Okupasi dan Sertifikasi

Semarang 27 s/d 29 Agustus 2018

Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud dalam Forum Koordinasi Komunitas Perfilman di Semarang menghadirkan narasumber, Kemala Atmodjo dengan materi Perkembangan Perfilman Indonesia, Kemekumham dengan materi pentingnya legalitas perkumpulan, Gunawan Paggaru, dengan materi peluang karir dalam produksi film dan sertifikasi dan Damar Ardi dengan materi distribusi film. Pada forum tersebut, Gunawan Paggaru menyampaikan Pusbang Film telah memetakan okupasi/jabatan yang ada dalam produksi film bersama 17 Asosiasi profesi, pendidikan dan industri. Dengan keberhasilan ini maka memudahkan bagi dunia pendidikan untuk menentukan sasaran pendidikan mereka, begitu juga untuk sertifikasi kompetensi insan film.

Dalam sesi materi Sertifikasi beberapa peserta mempertanyakan soal proses sertifikasi termasuk persyaratan dan manfaatnya. Gunawan Paggaru yang berprofesi Sutradara, Produser dan juga editor ini yang sudah dua tahun menekuni persoalan sertifikasi ini menjelaskan bahwa Insan Film yang merasa dirinya kompeten maka pemerintah wajib mengakui kompetensinya dalam bentuk pemberian sertifikat kompetensi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan. Dan bahkan dalam UU No 33 Tahun 2009 Insan film wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Untuk menuju sertifikasi Pusbang film telah menyiapkan infrastrukturnya, seperti Peta Okupasi, SKKNI, Asesor, LSP dan TUK dan saat ini sudah ada 5 Skema Sertifikasi yang sudah siap untuk digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi, yaitu : Production Designer, Sound Designer, Production Sound Mixer, Camera Operator dan Editing Film dengan target akan mensertifikasi 150 Insan film tahun ini yang memiliki lima Skema Sertifikasi tersebut. Tahun 2019 kemungkinan ada 56 skema sertifikasi yang sudah siap, kata Gunawan Paggaru yang juga sebagai pengarah LSP Kreator FTV Indonesia yang diinisiasi oleh BPI dan Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia bersama Asosisi profesi lainnya.