Jakarta, 10 Februari 2018
Tripartit Industri Film adalah forum antara Pemerintah, Insan Film dan Pengusaha Film yg diselenggarakan oleh Pusbang Film sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Strategi Pusbang Film :
Visi :
Menjadi "Garda Terdepan" dalam Pengembangan Perfilman Indonesia.
 
Misi :
  1. Menjadi "Regulator" dalam peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas perfilman Indonesia
  2. Menjadi fasilitator dalam peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas perfilman Indonesia.
Tujuan Strategi :
Terselenggaranya pengembangan perfilman yang berkualitas dan berkarakter sesuai budaya Indonesia.
 
Forum yang dihadiri oleh ketiga unsur ini menyepakati agar forum ini dilembagakan sesuai dengan Amanat UU no. 13 Tahun 2003 Pasal 107. Forum ini diharapkan dapat memberi solusi jika ada masalah yg muncul akibat hubungan kerja antara Insan Film dengan Pengusaha dan dapat memberi pendapat kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan.
 
Ada 5 Masalah yang telah diidentifikasi.
1. Hubungan Kerja
2. Hak dan Kewajiban Insan Film dan Pengusaha
3. Kontrak Kerja Yang Standar
4. Waktu Kerja
5. Standar Minimun Honor
6. Jaminan Kesehatan dan Sosial.
7. Sertifikasi Kompetensi.
 
Masalah yang diidentifikasi ini merujuk pada persoalan dilapangan dan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2009.
 
Khusus masalah Jaminan Kesehatan, Pusbang Film menghadirkan BPJS sebagai narasumber yang disampaikan oleh Bapak Mega Yudha, Asisten Deputi Kepesertaan. Ada tiga yang menjadi catatan yang dilanjutkan dalam diskusi adalah :
 
1. Kepesertaan Insan Film sebagai pekerja bukan penerima upah tetap.
2. Menghadirkan BPJS Kesehatan sebagai dari amanat UU no. 33 Tahun 2009 pasal 20 ayat (4)
3. Dan sebagai Solusi Pemerintah sebagai Donatur.
 
Adapun Insan Film seperti yang diuraikan dalam UU No. 33 Tahun 2009 pasal 20 ayat (2) dimana hanya ada 13 Okupasi telah dilakukan penyempurnaan lewat suatu forum Pemetaan Okupasi Insan Film oleh 17 Asosiasi Profesi dan Pendidikan Film yang diselenggarakan oleh Pusbang Film pada bulan Oktober 2017 telah disepakati lewat Konvensi, ditetapkan ada 159 Okupasi.
 
Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan strategi Pusbang Film, juga telah diselenggarakan Pelatihan Penyusunan Skema Sertifikasi, Pelatihan Asesor dan Kaji Ulang 4 SKKNI perfilman dan yang kemudian akan dilanjutkan Sertfikasi Kompetensi pada bulan Maret 2018. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Pusbang Film Bapak Sang Gupri pada saat membuka acara Forum Tripartit di Harris Suites Sudirman pada tanggal 9 Februari 2018.
 
"Ini adalah kerja nyata Pusbang Film dalam menjalankan visi, misi untuk mencapai tujuan strateginya" kata Gunawan Paggaru saat memimpin diskusi. "Pak Maman selaku Kapusbang Film dalam masa jabatannya dua tahun terahir ini telah banyak belajar dan telah melihat peta perfilman Indonesia sesungguhnya, dan memulai darimana dia harus menata perfilman Indonesia. Dan apa yang dialakukan ini sangat positif dan tepat. Sangat berpengaruh pada ekosistem perfilman Indonesia yang lagi sedang mau dibangun" lanjut Gunawan Paggaru, Ketua yang Membidangi Organisasi dan Jaringan Badan Perfilman Indonesia pada saat bincang-bincang dengan KFT diwaktu Ishoma.
Kegiatan Pusbang film pada tahun 2018 ini khususnya dalam peningkatan kompetensi, seperti workshop, termasuk rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong ketersediaan tenaga perfilman lewat SMK, kurikulumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional.
 
"Ini adalah salah satu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pemangku perfilman" kata M. Bagiono, Ketua Yang Membidangi Advokasi BPI.

Add comment


Security code
Refresh